Agar Tidak Salah Mengambil Kebijakan, Wagubri Konsultasi ke Mendagri dan BPKP

PEKANBARU, oketimes.com- Pemprov Riau saat ini tengah menginventarisir apa saja yang menjadi kendala dalam mengambil kebijakan pasca ditangkapnya Gubernur Riau oleh KPK pekan lalu. Nanti, pihaknya akan berkoordinasi dengan Depdagri dan BPKP Riau agar tidak salah dalam mengambil kebijakan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman saat ditanya mengenai kebijakan Pemprov Riau dalam melaksanakan kegiatan yang mengharuskan tandatangan Gubernur Riau, H Annas Maamun yang saat ini berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Mengenai itu, kita akan konsultasi dulu dengan beberapa pihak seperti Depdagri dan BPKP. Ini bertujuan agar kita tidak salah dalam mengambil kebijakan," kata Wagubri, Selasa (30/9).

Ditanya, apakah pihaknya sudah melakukan konsultasi ke kedua instansi tersebut, diakui Wagubri pihaknya tengah menginventarisir apa saja yang harus dikonsultasikan ke Depdagri dan BPKP itu. "Sedang kita inventarisir apa saja yang menjadi kendala pada setiap SKPD kita," tuturnya.

Seperti diketahui, pasca ditangkapnya Gubernur Riau, H Annas Maamun oleh KPK pada Kamis (25/9) lalu dan menetapkan status Annas Maamun sebagai Gubernur Riau nonaktif tetapi masih defenitif. Sementara Surat Keputusan (SK) penunjukkan Wagubri sebagai Plt masih dalam proses. (dea)