Komisi III DPRD Kampar Diminta Evaluasi BUMD

BANGKINANG, oketimes.com- Fraksi PPP Plus minta kepada Komisi III DPRD Kampar mengevaluasi BUMD Kampar. Hal itu disampaikan oleh juru bicara fraksi PPP Plus,  Muhammad Ansar, SAg pada rapat paripurna DPRD Kampar dengan agenda pandangan fraksi terhadap APDB perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2014, Selasa (15/7).
 
Kepada riaueditor,com Rabu (16/7), Ansar mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar telah berulang kali memberikan bantuan terutama kepada PDAM Tirta Kampar dan Kampar Aneka Karya (PD KAK). 

Guna memacu peningkatan pelayanan masyarakat, Pemkab dan DPRD telah merevisi Perda terkait tarif rekening PDAM namun usaha tersebut nampaknya tidak membuahkan hasil, katanya.
 
Terakhir saat pemeriksaan tim BPK RI menjadi catatan khusus dan hal itu serupa juga terjadi dengan PD KAK.
 
"Kita tidak mau BUMD ini terus menyusu kepada Pemkab Kampar", Ujar Ashar sembari mengatakan bahwa semestinya BUMD dapat memberikan kontribusi PAD yang jelas.
 
Lebih jauh Ansar mengatakan salah satu upaya guna mendapatkan tenaga handal untuk menempati posisi jabatan direktur utama dan direktur untuk BUMD seharusnya mesti melewati prosedur dan aturan berlaku, sehingga dapat menguntungkan BUMD.
 
Namun sayangnya perekrutan pejabat tersebut tidak melalui prosedur dan aturan berlaku, dan setakat ini kami (DPRD Kab. Kampar) tidak pernah dilibatkan, ujar Ansar. (has)