find us on : 
bank riau
Halaman Khusus Rokan Hilir

Keuangan Pemerintah Minus, Nasib Tenaga Honorer Rohil Belum Jelas

Laporan : Wan/Hendri

Kamis, 9 Maret 2017 | 03:02:55 | view: 50
ist
Drs H Surya Arfan MSi, Sekdakab Rokan Hilir.
Bagan Siapiapi, oketimes.com - Hingga saat ini status Tenaga Kontrak atau lebih di kenal dengan tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) belum jelas apakah akan dirumahkan atau sebaliknya tetap diperpanjang kontraknya.  

Bahkan Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan MSi ketika disambangi, Rabu (8/3/2017) di Bagansiapiapi, juga belum bisa memastikan tentang nasib honorer kantoran tersebut.

Dia mengaku bahwa saat ini Pemda Rohil akan melakukan kesepakatan dengan pihak DPRD mengenai nasib para kenaga Kontrak yang jumlahnya mencapai angka ribuan orang yang tersebar di seluruh Sekretariat Daerah, DPRD, SKPD, Kantor Camat serta sekolah tersebut.

"Kebijakan tentang nasib tenaga kontrak tetap akan kita ambil. Akan tetapi kita belum bisa pastikan kapan, yang jelas Pemkab dan DPRD akan melakukan pertemuan lebih dulu agar bisa sama-sama mengambil kesepakatan terkait tenaga Kontrak ini. Namun yang pasti segera akan di ketahui," kata Sekda.

Sebenarnya lanjut Sekda, tak hanya tenaga kontrak saja yang akan dilakukan kebijakan akibat devisit anggaran yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya ini. Banyak hal lain yang juga turut diambil kebijakan oleh Pemda Rohil. Seperti program dan kegiatan serta banyak hal lainya.

Dijelaskan Sekda, dari hasil pertemuan dengan pemerintah pusat di Jakarta belum lama ini, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) masih fleksibel. Artinya, tergantung berapa penerimaan negara. Hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) saja yang di pastikan aman, jelasnya.
 
"Oleh karana itu, Pemda harus bekerja keras mengalir potensi-potensi yang ada. Dan untuk menggali potensi yang ada ini tak bisa hanya Pemda saja, karena harus ada peran serta dari masyarakat. Sebagai contoh, dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk tetap taat membayar pajak. Kenapa demikian, alasanya cuma satu, uang dari pemerintah tak lagi bisa di harapkan," ungkapnya.

Bahkan untuk dana lainnya tergantung dari kebijakan penerimaan negara termasuk Tax Amnesty yang menunggu kesadaran para wajib pajak. "Kita di daerah ya harus ikuti kebijakan pusat, sudahlah anggaran berkurang proses uang yang adapun akan sulit dan lambat," pungkasnya.***


BERITA TERKAIT:
Bupati Inhil Lantik Pj Kades Air Balui dan Resmikan Program DMIJ
Wakil Bupati Rohil Hadiri `Kudo Bono` Pelalawan
BPBD Rohil Minta Warga Tanah Putih Waspada Banjir
Bupati Inhil Minta Disdukcapil Lakukan Standarisasi Indikator Kemiskinan
Elfisri SE Terpilih Sebagai Ketua Asosiasi Aren Indonesia Rohul
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.