find us on : 
bank riau
Halaman Khusus Pekanbaru

Mendagri Hapus Izin HO, DPRD Desak Pemko dan Pemprov Cari Alternatif


Rabu, 19 April 2017 | 22:34:47 | view: 41
dokumen
Tengku Azwendi Fajri, Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru.
Pekanbaru, Oketimes.com - Menanggapi persoalan dihapusnya izin gangguan (HO) oleh pemerintah pusat, Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri meminta Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan koordinasi untuk mencari alternatif lain menganti regulasi yang ada.

Pencabutan izin gangguan (HO) ini sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2017, dimana pemerintah daerah tidak dibenarkan lagi menarik retribusi gangguan.

"Pemko dan Pemrov harus melakukan rapat koordinasi agar regulasi yang ada diganti, Retribusi Gangguan HO ok dicabut, tetapi penataan tetap berjalan, karena berdasarkan Undang-Undang otonomi daerah penataan kembali kedaerah kalau tidak bisa los kontrol," kata Azwendi saat dikonfirmasi dikantor DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (19/4/17).

Menurut Azwendi, dengan adanya pencabutan izin gangguan (HO) oleh pemerintah pusat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten/Kota akan berkurang.

"Padahal kalau untuk Kota Pekanbaru sendiri, lebih kurang Rp20 Miliar per tahun PAD kita masuk dari sektor retribusi HO," jelasnya.

Untuk itu, Politisi Demokrat ini berharap, Pemerintah Kota Pekanbaru segera mengajukan peraturan daerah tentang penataan usaha dan zonasi bagi pelaku usaha yang bakal tumbuh di Kota Pekanbaru.

"Tentunya harus dibuat regulasi baru, apakah dibuat semacam Perda zonasinya dan penataan usaha, agar para investor yang masuk merasa nyaman dan ada kepastian, namun sebelumnya dilakukan koordinasi terlebih dahalu supaya Kota Pekanbaru juga tau apa yang harus dilakukan," tuturnya. (za)


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.