find us on : 
bank riau
Halaman Khusus Pekanbaru

Terbitkan IMB Non Prosedur dan Amdal

Polda Riau Tetapkan Firdaus CES Sebagai Tersangka


Jumat, 21 April 2017 | 19:17:17 | view: 201
ist
Ilustrasi, Firdaus CES dan Bangunan Gedung Avian di Pekanbaru.
Pekanbaru, Oketimes.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau, akhirnya menetapkan mantan Kepala Dinas Tata Ruang  Bangunan kota Pekanbaru, Firdaus, CES sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran penerbitan  izin lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pergudangan Avian yang berlokasi di jalan Siak II kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.

Kini kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, demikian disampaikan Kabag Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo pada awak media ini, Kamis (20/4/17).

Dikatakan Guntur, Komplek Pergudangan Avian terletak di Jalan Siak II, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki. Dalam pembangunannya diduga telah melanggar Undang-Undang No.32/2009 tentang Lingkungan Hidup. Di samping itu, pengelola Kompleks Pergudangan Avian diduga juga menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 14/2000 tentang Izin Bangunan ( IMB).

Lagi kata Guntur, dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2000 Pasal 56 ditegaskan sebuah bangunan yang bersepadan dengan sungai yang memiliki ke dalaman lebih dari 3 meter, ditetapkan 10 meter, dihitung dari tepi lanjur pengamanan sungai pada waktu ditetapkan.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Riau Muspidauan SH menyatakan dalam SPDP yang diterima disebutkan dua tersangka, yakni FC dan PT Platinum Kencana. FC dalam hal ini adalah Kadistarubang Kota Pekanbaru. Sedangkan PT Platinum Kencana merupakan pengelola pergudangan Avian.

Diduga pergudangan seluas 40 hektare yang terletak di Jalan Siak II itu tidak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (amdal). Dalam SPDP yang dikirimkan penyidik ke Kejati Riau, FC dijerat Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (2) Undang-undamg (UU) RI Nomor 32/2009. Sementara PT Platinum Kencana dijerat Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 109 UU RI Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terangnya.

Informasi yang dirangkum, kasus ini terungkap berawal dari laporan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Polda Riau awal 2016 silam. Dimana usaha atau industri yang memiliki lahan yang luasnya 10.000 meter persegi dan produk yang berbeda hanya dilengkapi 1 atau 4 amdal. Padahal bagunan dilokasi tersebut cukup banyak.

Fakta dilapangan, jarak sempadan antara bangunan gudang, apalagi di gudang Blok FF bangunan tidak lebih 2 meter dari bibir sungai. Parahnya lagi, meski belum memiliki amdal tapi kompleks tersebut sudah mendapat izin mendirikan bangunan (IMB), tutupnya. (jsn)

BERITA TERKAIT:
Polda Riau Terima Bantuan Alat Pencegah Karhutla Hibah RAPP & Sinar Mas
Polda Riau & Korem 031/WB Gelar Salat Subuh Berjemaah
Bupati Pimpin Persiapan Cabor Siak di Porprov Riau 2017 Kampar
288 ASN dan Polri Polda Riau Ikuti Pelatihan Keterampilan
Bupati Amril: Direktur Bumdes tak Boleh Jalan Seorang
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.