find us on : 
bank riau
Halaman Khusus Pekanbaru

Bupati Wardan Minta Disdukpencapil Lakukan Standarisasi Indikator Kemiskinan


Selasa, 14 Maret 2017 | 21:37:37 | view: 32
Bupati Inhi, HM Wardan
Inhil, Oketimes.com - Bupati Inhil, HM Wardan meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) melakukan standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan yang dapat digunakan secara umum.

Hal ini mengingat sampai sejauh ini sering terjadi kesimpang-siuran data menyangkut angka kemiskinan rill, khususnya di Kabupaten Inhil. 

"Memang tidak dapat dipungkiri, indikator kemiskinan ada berbagai macam sehingga penyimpulan terhadap angka kemiskinan pun menjadi variatif. Peran Disdukpencapil dalam pengumpulan data masyarakat miskin dengan indikator yang baku tentu menjadi sebuah keharusan untuk menghindari kesimpang-siuran data," ujar Bupati Wardan kepada awak media di sela kegiatan Forum Komunikasi Publik, Senin (13/3/2017).

Wardan mencontohkan, antara data rilisan Badan Pusat Statistik Kabupaten Inhil dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tembilahan terdapat perbedaan.

"Hal tersebut terjadi karena terdapat indikator yang berbeda dari dua lembaga mengenai angka kemiskinan. Dimana BPS mengacu pada hasil survey di lapangan, sedangkan BPJS berpedoman pada jumlah peserta yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran. Sehingga, angka kemiskinan membengkak," pungkasnya.

Lebih lanjut Wardan mengungkapkan, kasus membengkaknya angka kemiskinan seperti yang terjadi di BPJS Tembilahan, disebabkan oleh banyaknya masyarakat ‘mengaku miskin’ yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran.

"Makanya, nanti dari Disdukpencapil harus ada indikator-indikator yang tepat, indikator yang akurat dalam penghitungan angka kemiskinan, dalam estimasi masyarakat rentan miskin dan sebagainya," tutup Wardan. (Advertorial)

BERITA TERKAIT:
Tangisan Histeris Balita Ini, Picu Warga Ketahui Ibunya Tewas Gantung Diri
Wabup Siak Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah
APKASINDO: Sawit Indonesia Maju, Standar ISPO disoalkan
Penanganan Jalan Nasional Riau Dinilai Belum Standar
Lurah dan Kades Diminta Jual Raskin Sesuai Harga Standar
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.