find us on : 
bank riau
Halaman Khusus Indragiri Hulu

Kejagung RI Lirik Kasus Korupsi Penerbitan IUP DPN Group di Inhu


Kamis, 20 Juli 2017 | 19:37:40 | view: 229
int
Ilustrasi
Rengat, Oketimes.com - Tim dari Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI tampaknya kepincut dengan kasus dugaan kerugian Negara yang diakibatkan penerbitan IUP milik perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Nusantara (DPN) Group di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau.
 
Full baket dugaan kerugian negara digesa Penyidik Kejagung RI, lantaran ijin usaha perkebunan (IUP) perkebunan kelapa sawit milik PT Duta Palma Nusantara Group itu, berada dalam hutan kawasan dan belum melengkapi ijin pelepasan atau pinjam pakai kawasan dari Dirjen Kemenhut LH RI.
 
Bahkan untuk pendalaman perkara dugaan Tipikor akibat penerbitan IUP, tim Kejagung RI melakukan pemeriksaan kepada enam orang pejabat dan mantan Pejabat Pemkab Inhu belum lama ini.
 
Selain pemeriksaan kepada pejabat dan mantan pejabat Pemkab Inhu, tim Kejagung RI turut memeriksa Manajemen lima Perusahaan milik Duta Palma Group.  Yakni, PT Palma Satu, PT KAT, PT Seberida Subur, PT PAL dan PT Palma Dua.
 
"Pemeriksaan tersebut, dilaksanakan selama dua hari, 18-19 Juli, di aula Kejaksaan Negeri Rengat," kata Kejari Inhu Supardi SH pada awak media ini, Rabu (19/07/17).
 
Kejari sendiri mengaku pemeriksaan kepada sejumlah mantan dan pejabat Inhu hingga Manajeman kebun PT Duta Palma Group tentang penerbitan IUP dikawasan hutan tanpa ijin Kemenhut LH RI, jajaran Kejari Inhu hanya sebatas memfasilitasi.
 
Diketahui, DPN, perusahaan perkebunan Duta Palma Group milik Surya Darmadji ini sudah beroperasi sejak lama di Inhu tapi kuat dugaan hingga saat ini belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
 
Bahkan dibeberapa perusahaan konflik sosial antara Masyarakat vs Perusahan hingga konflik internal Karyawan vs Tenaga Kerja sudah tidak asing lagi
 
Dua hari pemeriksaan oleh enam orang Penyidik Kejagung RI dipimpin langsung Haryono SH.
 
Selama pemeriksaan digelar, terlihat kepala Bappeda Junaidi Rahmat, mantan Kadis Kehutanan Seno Adji, mantan kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Muhammad Bayu, mantan Asisten I HM Sadar dan mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPM PPT) sibuk mondar -mandir di kantor verlambang padi kapas dan timbangan tersebut.

Selain itu, ada sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang diduga kuat sama sekali tidak mengantongi izin, seperti PT Bagas Indah Perkasa (PT BIP) di Peranap, PT Runggu di Peranap, PT SAL di Rakitkulim, PT Panca Agro Sawita (PT PAS) di Danaurambai, Batanggansal,Inhu, Riau. Selain dalam kawasan hutan lindung (HL) juga berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT). (zul)


BERITA TERKAIT:
Maju Pilgubri 2018, Achmad Ambil Formulir di PPP Riau
Buat Haru, Ini Nasihat Risty Tagor untuk Indadari
Bupati Amril: ASN Harus Bekerja Secara Profesional
Sekda Pimpin Rapat Persiapan Pawai Takbir Idul Adha 1438 H
200 Prajurit TNI di Afrika Terima Medali CAR
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.