find us on : 
bank riau
  • Home
  • Politik
  • Kuasa Hukum BISA Gugat Putusan Komisioner KPU Pekanbaru di PTUN

Kuasa Hukum BISA Gugat Putusan Komisioner KPU Pekanbaru di PTUN


Selasa, 18 April 2017 | 18:22:34
ist
Ketua Majelis Hakim PTUN Pekanbaru, Lusi SH dan Hakim anggota Faisal SH dan Nike SH saat menggelar sidang gugatan Komisioner KPU Pekanbaru di Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru, Selasa (18/4/17).
Pekanbaru, Oketimes.com - Meski sudah ditetapkan paslon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, namun gugatan terus berjalan. Komisioner KPU Pekanbaru digugat tim kuasa hukum Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Pekanbaru Drs Destrayani Bibra MSi dan Wakil Walikota H Said Usman Abdullah, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Selasa (18/4/17).

Sidang itu, dipimpin Ketua Majelis Hakim PTUN Pekanbaru, Lusi SH dan Hakim anggota Faisal SH dan Nike SH. Sementara dari Pelawan dalam hal ini kuasa hukum tim Bibra-Said (BISA), Wan Subiantriarti SH MH didampingi Sucipto Sihite SH. Terlawan sendiri hadir Ketua KPU Kota Pekanbaru, Amiruddin Sijaya dan Komisioner KPU, Abdul Razak dan Arwin S Saidi.

Sidang gugatan tersebut, dilakukan menyusul keluarnya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 11/Kpts/KPU-Kota-004.435265/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pekanbaru tahun 2017.

Perlawanan oleh kuasa hukum BISA ini, muncul lantaran proses Dismissal atas keluarnya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 12/PEN-DIS/2017/PTUN-PBR Tanggal 30 Maret 2017 antara Drs H Destrayani Bibra MSi sebagai penggugat melawan KPU Kota Pekanbaru sebagai tergugat.

Hal ini mengacu pada pasal 62 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah melalui UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha Negara.

Dimana, pelawan dalam hal ini kuasa hukum BISA, diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan. Sehingga, perlawanan yang diajukan diberikan dalam tenggang waktu yang ditetapkan selayaknya diterima, diperiksa dan diputuskan oleh PTUN.

Kuasa Hukum Pasangan BISA, Wan Subantriarti SH MH didampingi Sucipto Sihite SH, usai sidang mengatakan bahwa dirinya melakukan perlawanan karena Ketua TUN beranggapan sengketa hasil pilkada adalah Mahkamah Konsitusi (MK).

"Kita tidak menggugat hasil pilkada, tapi menggugat penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Pekanbaru untuk menunda terlebih dahulu hingga keluarnya keputusan dari DKPP keluar," ucap Wan.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pekanbaru Amiruddin Sijaya, mengatakan, bahwa pihaknya menjadi terlawan dimana pihak Destrayani Bibra dan Said Usman Abdullah melakukan upaya perlawanan terhadap putusan Ketua TUN karena proses Dismissal   gugatan tersebut.

"Tentu ini akan kita pelajari dan diskusikan dengan tim dan akan menyiapkan bukti, bukti yang diminta majelis tadi. Kemarin baru kita terima undangan dan salinan gugatan. Kita perlu waktu untuk mempelajari dan menyiapkan bukti-bukti yang diminta majelis hakim," terang Amiruddin.

Sidang gugatan penundaan penetapan paslon terpilih di Pilkada Pekanbaru yang dilakukan oleh KPU Pekanbaru ini, akan kembali dilanjutkan pada Kamis (20/4/17) dengan agenda mendengarkan keterangan dan bukti-bukti dari objek sengketa baik dari terlawan maupun pihak pelawan. (za)


BERITA TERKAIT:
Panglima TNI Sebut Prajurit Tidak Bisa dipisahkan dengan Rakyat
Pergi Umrah, Ririn Ekawati Ikhlas Tak Bisa Lihat Jenazah Suami Hingga ke Pemakaman
Nama Rose & Jack di `Titanic` Ternyata Hasil Curian, Sutradara Digugat
Personel Puspen TNI Ikuti Penyuluhan Hukum
Tiga BUMD Teken Mou Bantuan Hukum dengan Kajari Siak
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.