find us on : 
bank riau
  • Home
  • Peristiwa
  • Golkar Cuek, Kejati Mengintai Nasib Harris Diujung Tanduk?

Golkar Cuek, Kejati Mengintai Nasib Harris Diujung Tanduk?


Minggu, 23 Juli 2017 | 18:51:16
int
HM Harris, Bupati Pelalawan, Riau.
Pekanbaru, Oketimes.com - Maksud hati memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai, mungkin ungkapan ini sangat cocok dialamatkan kepada HM Harris yang saat ini diterpa berbagai persoalan yang dihadapinya kekinian.

Persoalan tersebut, salah satunya adalah dugaan kasus korupsi berjemaah dana tak terduga (DTT), yang saat ini gencar dipublikasikan oleh kalangan media lokal dan nasional yang menjadi viral ditengah-tengah masyarakat luas.

Informasi yang dihimpun awak media ini, Kejati Riau tengah memeriksa sekitar 50 saksi yang terdiri dari puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan dan kalangan swasta, untuk dimintai kesaksianya dalam hal dugaan kasus korupsi DTT Pelalawan senilai Rp10, 9 miliar dari APBD Pelalawan T.A 2012.   

Meski pihak Kejati tengah memeriksa 50 saksi tersebut, namun tidak tertup kemungkinan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pejabat tinggi Pemkab Pelalawan. Dalam hal ini, mantan sekdakab Pelalawan H Zardewan yang saat ini menjabat wakil bupati dan HM Harri selaku Bupati Pelalawan.

Hal tersebut dikuatkan oleh tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, yang menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Bupati Pelalawan dalam penyidikan dugaan korupsi dana tak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat tahun 2012.

"Untuk diperiksa bupati dan wakil bupati tak perlu izin (Presiden), baik sebagai tersangka atau saksi," kata Asisten Pidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta pada awak media saat menggelar ekspose di kantor Kejati Riau, Jumat 21 Juli 2017 siang.

Pada kesempatan itu, Sungeng mengatakan pihaknya tidak perlu meminta zin presiden jika melakukan pemeriksaan kepala daerah tersebut. Hanya saja jika kepala daerah hendak ditahan, maka pihakya akan memintya persetujuan presiden dan pengajuan izin melalui Menteri Dalam Negeri.
 
Selain kasus korupsi tersebut, Bupati Pelalawan HM Harris yang saat ini digadang-gadangkan untuk maju mengambil kursi menuju `Riau Satu` di Pilgubri 2018 mendatang, dirinya juga mendapat kabar tak sedap dari partai yang menghantarkan dirinya untuk maju dalam Pilgubri tersebut.             

Kabar tak sedap tersebut muncul, semenjak ada beberapa Kepala Daerah di Riau yang juga kader-kader terbaik Partai Golkar meramaikan bursa penjaringan Balon Gubernur Riau.

Dari sekian banyaknya balon tersebut, ada tiga balon yang menurut berpeluang besar untuk diusung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menjadi Calon Gubernur Riau (Cagubri) 2018.

Ketiga nama tersebut adalah Gubernur Riau (incumbent) yang juga Ketua DPD I Riau Partai Golkar Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Siak Drs Syamsuar serta Bupati Pelalawan HM Harris.

Masing-masing balon ini, selama ini telah berupaya melakukan konsolidasi dan sosialiasi keberbagai daerah untuk meningkatkan elektabilitas mereka menjelang Pilgubri 2018.

Namun, mendekati penyerahan rekomendasi Balon Gubri dari Partai Golkar yang rencananya di bulan Juli ini, tersiar kabar nama HM Harris tidak masuk didalam Balon yang diusulkan DPD I Riau ke DPP Partai Golkar.

Dimana adapun Nama-nama yang diusulkan DPD I Riau yakni, Arsyadjuliandi Rachman, Syamsuar serta Hj Septina Primawati yang merupakan Ketua DPRD Provinsi Riau.

Entah benar atau tidak kabar tersebut, yang jelas kabar itu telah membuat Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan kebakaran jenggot. Betapa tidak, dari 12 DPC di Kabupaten Pelalawan dalam rapat pleno yang sempat digelat beberapa waktu lalu, sepakat mengusulkan HM Harris sebagai Balon Gubri 2018.

Sehingga Ketua Harian DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan Nazaruddin yang juga sebagai ketua DPRD Kabupaten Pelalawan merasa tak enak hati mendengar kabar tersebut merasa terkejut. Bahkan Nazaruddin menuding DPD I Partai Golkar Riau telah berlaku zolim terhadap DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan.

"Kalau begini, berarti telah terjadi penzoliman. Seharusnya DPD I mengundang kami DPD II untuk menentukan siapa-siapa balon yang akan direkomendasikan melalui Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus)," ungkapnya.

Meski demikian, Nazaruddin tetap berprasangka baik sebelum mendapat kebenaran kabar tersebut. "Itu kan baru sebatas kabar, kita berbaik sangka dululah. Nanti DPD II Pelalawan akan mengadakan rapat internal untuk menindaklanjuti kabar tersebut," katanya menjawab pertanyaan rekan awak media ini saat dihubungi lewat ponselnya belum lama ini.

Terpisah, HM Harris Bupati Pelalawan saat dikontak lewat nomor ponselnya pada Minggu 23 Juli 2017 petang, menyebutkan bahwa pada intinya dirinya menghormati proses penyidikan yang sudah dilakukan pihak Kejati Riau. Jika saja dirinya dipanggil oleh pihak Kejati untuk pemeriksaan tersebut, dirinya akan menyanggupi pemanggilan tersebut.

Akan tetapi lanjut HM Harris, proses penyidikan masih berlangsung dan dirinya sendiri tidak bisa berkomentar lebih jauh lagi dengan persoalan tersebut, dengan alasan bahwa kasus tersebut bergulir sejak mantan Sekdakab H Zardewan yang saat ini menjadi wakil bupati Pelalawan.

"Itu kan permasalahan bergulir sejak mantan sekdakab dijabat oleh pak Zardewan, kalau dikaitkan ke saya tidak mungkin. Biarkan saja pihak Kejati melakukan penyidikan sepanjang berjalan dengan baik," ujar HM Harris menjawab pertanyaan awak media ini.

Ditanya, terkait kasus tersebut, apakah pihak Kejati pernah memanggil dirinya untuk memberikan kesaksian seputar kasus tersebut? HM Harris mengaku hingga saat ini pihaknya belum pernah dipanggil oleh pihak Kejati terkait kasus tersebut.

"Saya belum pernah dipanggil mereka (Kejati_red), sebab penyidikan masih berjalan. Kalaupun dipanggil, saya akan datang," tegas HM Harris seraya mengakui bahwa ada puluhan bawahanya yang sudah diperiksa Kejati terkait kasus tersebut.

Disunggung soal tidak masuknya namanya sebagai calon peserta Balon Pilgubri yang diusulkan DPD I Riau ke DPP Partai Golkar pusat, HM tidak mempermasalahkan tersebut. Sebab menurutnya, yang namanya memasuki tahun politik ini dirinya harus merasa banyak tetap tegar. Karena segala penjuru akan datang menghampirinya.

'Tahulah dik, tahun inikan tahun politik, jadi tentunya banyak serangan yang tiba," katanya.

Terkait soal nama penjaringan yang dilakukan oleh DPD I PG Riau ke DPP Pusat, yang tidak memasukkan namanya sebagai balon gubri 2018. Menurut HM Harris, keputusan pleno DPD I PG Riau tersebut dinilai tidak fair dan arogan. Sebab banyak DPD II PG yang tidak diikutkan dalam rapat pleno yang digelar DPD I tidak diakomodir, sehingga menurutnya rapat pleno yang sempat dilakukan DPD I dinilai menjolimi DPD II lainnya di Riau.

"Meski demikian kita tetap optimis dan menjauhkan prasangka buruk tersebut. Inikan tahun politik, yang penting kita tetap maju untuk meraih `Riau Satu` dan melakukan upaya lobi dengan DPP Golkar dan lainnya," tandas HM Harris seraya menyudahi perbincangan dengan awak media ini. (ars)                                                        

BERITA TERKAIT:
Lewat Semangat Riau Bersatu, HM Harris Sampaikan Visi Misi di Hanura
Anggota Dewan Berikan Bukti Asun ke Kejati Riau
Kejati Riau Segera Tetapkan Tersangka Korupsi DTT Pelalawan
Kasus Pungli, Kejati Riau Tahan Tiga Oknum Honorer PUPR
Kejati Riau Tahan 3 Tersangka Korupsi Bappeda Rohil
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.