find us on : 
bank riau
  • Home
  • Pendidikan
  • Bahas Problem Pendidikan, Anggota DPD Asal Riau Curhat dengan Wartawan

Bahas Problem Pendidikan, Anggota DPD Asal Riau Curhat dengan Wartawan


Jumat, 14 April 2017 | 20:56:18
ist
Anggota DPD RI, Rostiuli Purba (baju hijau) saat berdialog dengan para wartawan di kediamannya, Jumat sore (14/04/17).
Pekanbaru, Oketimes.com - Kendati tak reses, namun Rostiuli Purba betul-betul memanfaatkan hari libur nasional keagamaan hari ini, Jumat (14/04/17). Selain bercengkrama dengan keluarga, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini juga menyempatkan diri menyerap aspirasi melalui para kuli tinta yang membidangi pendidikan.

"Lima bulan terakhir ini saya di Komite III membidangi pendidikan, pariwisata dan kebudayaan. Ini bukan jadwal reses, melainkan hanya bercengkerama dengan keluarga. Yah, sudah sekalian aja saya ketemu dengan teman-teman wartawan yang membidangi pendidikan," terangnya.

Rostiuli mengatakan, selama ini dirinya lebih memilih bertemu langsung dengan masyarakat. Selama 3 tahun menjadi anggota DPD RI dirinya sudah berkeliling di berbagai pelosok daerah, seperti di Kabupaten Rohil, Meranti, Inhil, Rohul dan daerah lainnya di Provinsi Riau.

Anggota DPD RI Dapil Riau ini mengaku, dirinya sengaja mengundang para wartawan khusus yang membidangi pendidikan. Alasannya, para wartawan lah yang banyak tahu persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia pun membuka dialog dengan wartawan untuk menyampaikan temuan apa saja yang berkaitan dengan masalah pendididkan di lapangan.Kesempatan emas itu kemudian dimanfaatkan oleh wartawan untuk menyampaikan permasalahan.
Diantaranya, kebijakan Pemprov Riau yang menghapus bea siswa dua tahun terakhir, persoalan kurikulum yang selalu berubah kala ganti Menteri Pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang tak layak, ketidaktransparansi penggunaan BOS dan banyak lagi.

Menyikapi hal itu, anggota Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, pariwisata dan kebudayaan ini, berjanji akan menyampaikan persoalan ini ke Kemendikbud melalui Ketua Komite III, Hardi S. Hut.

"Masa iya wartawan tak dibolehkan melihat penggunaan dana BOS. Itu kan bukan rahasia negara. Kalau seperti ini bisa-bisa nanti seperti kasus Panti Asuhan yang terjadi di Tenayan Raya akibat ketertutupan pihak pengelola," ujarnya.

Rostiuli mengaku, meski kewenangan DPD tidak sehebat kewenangan DPR, namun masukan seperti ini dinilai sangat bermanfaat untuk kemudian ditindaklanjutu di tingkat Kementerian.

"Yah minimal masukan ini kita sampaikan ke tingkat Dirjen," ucap Rostiuli menutup dialog. (fin)


BERITA TERKAIT:
SPSI Riau Pertanyakan Permen LHK 2017 untuk Ditinjau Ulang
Panglima TNI Lakukan Pembaretan 23 Gubernur se-Indonesia
Gubri Resmikan Transmart Carrefour Pekanbaru
Propam Polda Riau Amankan Oknum Polisi Bersama WIL di Hotel
Tim Lund University Swedia Kunjungi Kabupaten Pelalawan
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.