find us on : 
bank riau

Kadisdik tanggapi Soal Jubel Buku di Sekolah

Laporan : J Simbolon

Jumat, 10 Februari 2017 | 04:14:56
dok
Drs H Abdul Jamal MPd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru .
Pekanbaru, oketimes.com - Sekalipun pemerintah telah melarang pihak sekolah untuk membebani orang tua siswa, yang identik dengan Pungutan Liar (Pungli). Seperti penjualan buku LKS, Uang pakaian, Tabungan, Uang perpisahan dan lainnya. Namun pihak sekolah tidak kalah akal, dengan berbagai dalih atau strategi, sehingga para orang tua tetap harus merogoh kantong untuk membiayai kebutuhan sekolah.

Penelusuran media ini, di beberapa sekolah tingkat SD di Pekanbaru dan konfirmasi langsung dengan beberapa siswa dan bahkan wali murid. Ternyata  pihak sekolah tetap menganjurkan, agar siswa membeli buku LKS. Hanya saja di arahkan untuk membeli lKS di toko buku yang ditunjuk pihak sekolah. Bahkan masih ada sekolah yang membebani siswa dengan istilah uang tabungan, dengan uang pangkal Rp. 5.000.-

Anehnya, beberapa Kepala sekolah yang dikonfirmasi terkait masih adanya penjualan buku LKS dan buku mata pelajaran, bahkan uang tabungan siswa. Secara umum para Kasek menampik atau membantah kebenaran yang terjadi tersebut. "Sekolah tidak ada menjual buku, tapi kalau orang tua siswa membeli di toko buku silahkan saja", kalimat tersebut mendominasi jawaban mayoritas para kepala sekolah.

Salah seorang wali murid yang minta identitasnya tidak dipublikasikan, mengaku dirinya membeli buku LKS lima buah dengan harga Rp.70.000 di salah satu toko buku yang ditunjuk guru. Dan anaknya yang duduk di kelas V tetap membayar uang tabungan siswa dengan uang pangkal sebesar Rp.5.000, namun setoran bulanan tidak ditentukan besarnya yang diserahkan kepada wali kelas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal MPd membantah informasi tersebut, dengan dalil pihaknya selama ini tengah memerintahkan kepada seluruh sekolah, agar tidak melakukan kebijakan yang konotasinya memberatkan orang tua siswa sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah. "Akan tetapi, jika masyarakat membeli di luar sekolah tidak masalah. Asal jangan diarahkan,  yang jelas sekolah hanya untuk belajar, bukan berbisnis," ucapnya.

Ditanya, apakah kebijakan pemerintah akan mempengaruhi mutu pendidikan di Pekanbaru. "Kita lihat saja nanti, yang pasti proses belajar mengajar disekolah harus jalan terus, manfaatkan buku pelajaran yang ada," terangnya.

Menurutnya, dengan diterapkan laranga jual beli buku yang dibebankan kepada wali murid, semestinya pemerintah memberikan solusi. "Logikanya, bagaimana mutu pendidikan maju, jika tidak ada buku," tukasnya.***

BERITA TERKAIT:
Kapolda Riau Ultimatum Peredaran Narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru
Polda Riau Musnahkan 40 Kg Sabu, 160 Ribu Ekstasi dan 12 Kg Ganja
Mengenyam Pendidikan di Pulau Jawa, Permudah Gubri Menyapa Masyarakat Jawa di Riau
Polda Riau Tetapkan Dua Tersangka Penganiaya Politisi PKB Riau
Gubernur Riau Hadiri Pembukaan Musrenbangnas 2017 di Jakarta
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.