find us on : 
bank riau

Mendagri Sebut UU Pemilu Segera Diteken Presiden


Sabtu, 12 Agustus 2017 | 18:50:13
(kumparan.com)
Tjahjo Kumolo, Mendagri.
Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, berharap proses administrasi berkas Undang-Undang Pemilu segera rampung dalam waktu dekat setelah Presiden Joko Widodo menandatanganinya.

"Semua Menteri sudah paraf, tim dari DPR sudah paraf dan sudah kami serahkan. Mudah-mudahan, minggu depan sudah diteken presiden," kata Tjahjo disela-sela diskusi Perppu tajaan G‎alang Kemajuan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017).

Dilansir dari kumparan.com, tekait permasalahan belum adanya nomor, Tjahjo menilai hal tersebut tidaklah menjadi sebuah masalah. Menurut Tjahjo, hal itu tak mempengaruhi Undang-Undang tersebut karena di dalamnya hanya terjadi perubahan beberapa redaksi saja dan tidak akan menghambat KPU untuk membuat peraturan.

"Tapi itu tidak mempengaruhi hanya beberapa redaksi saja, tidak menghambat KPU untuk membuat peraturan KPU karena dasar KPU menyusun keputusan KPU kan Undang-Undang. Jadi tidak ada prinsip kemarin dikembalikan supaya tidak menimbulkan multi tafsir saja," ujar Tjahjo.

Sebagaimana diketagui, meski sudah disahkan di sidang Paripurna, Undang-Undang Pemilu masih belum diberi nomor dan masuk ke dalam lembaran negara. Pemberian nomor ini menjadi sorotan bagi yang tak setuju dengan hadirnya UU itu dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK).***

BERITA TERKAIT:
Mendagri Tjahjo Kumolo: Camat Harus Awasi Eks ISIS
Dulu Menyela, Ashanty Kini Puji Presiden Jokowi, Kok Bisa?
Kejati Riau Segera Tetapkan Tersangka Korupsi DTT Pelalawan
Panglima TNI: Mahasiswa Harus Optimis Wujudkan Mimpi Besar
Mentri ESDM Beberkan Hasil Pertemuan Dengan Petinggi Freeport McMoran
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.