find us on : 
bank riau
  • Home
  • Parlemen
  • Lantik Pejabat yang Tidak Linear, Gubernur `Disentil` Lagi

Lantik Pejabat yang Tidak Linear, Gubernur `Disentil` Lagi


Senin, 7 Agustus 2017 | 22:09:29
ist
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman saat diwawancarai awak media belum lama ini.
Pekanbaru, oketimes.com - Penunjukan Rudiyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendapat kritikan peda dari wakil rakyat di Komisi V DPRD Riau. Sikap Gubernur Riau menunjuk Rudiyanto dianggap sebagai sebuah hal yang tidak tepat.

"Itulah yang membingunkan kita, sudah jelas semasa dia menjabat Plt Kadisdik, banyak persoalan yang muncul. Apalagi jadi Kadisdik defenitif pula, makin banyak persoalan pendidikan nantinya," kata Muhammad Adil, Wakil Ketua Komisi V pada oketimes.com saat dikontak lewat ponselnya, Senin (07/08/17) petang.

Menuruntnya, berbagai persoalan yang belum tuntas dilakukan salah satunya, belum dilantiknya kepala sekolah SMA se-derajat yang menyebabkan siswa-siswi yang lulus, terganjal mendaftar di perguruan tinggi lantaran tidak ada tandatangan kepala sekolah di ijazahnya.

Selain itu sambung M Adil, adanya surat edaran yang dikeluarkan Plt Kadisdik Riau, Rudiyanto terkait pengembalian gaji dan tunjangan bagi guru bantu provinsi yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Padahal menurutnya selama ini para guru sudah menerima gaji dan tunjangan, terlebih dahulu.

Perslan lainnya adanya kebijakan rasionalisasi anggaran di Disdik Provinsi Riau yang mengakibatkan, banyaknya anggaran pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan, meskipun sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2017 serta kewenangan penggunaan anggaran yang seharusnya dijalankan bawahannya diambil alih oleh Plt Kadisdik.

"Gubernur tidak boleh main-main dengan dunia pendidikan. Pertanggungjawaban gubernur terhadap dunia pendidikan akan selalu kita tagih. Kalau pendidikan di Riau gagal, maka gubernur harus tanggungjawab," tegasnya.

Lebih lanjut politisi Hanura menyinggung jika dunia pendidikan di Riau gagal, maka jangan disalahkan masyarakat Riau, apabila tidak memilih kembali Gubernur Riau dalam Pilgubri, 2018 mendatang. Bagaimanapun menurutnya, hal ini ada kaitannya.

"Memang pada dasarnya gubernur memiliki hak Prerogatif mengangkat atau memberhentikan para pejabtanya. Namun alangkah bagusnya gubri memperhatikan Undang-undang No5 tentang ASN itu, yang mesti pejabat linear. Nah, dalam kasus ini, Rudiyanto sama sekali tidak memilki keahlian dalam bidang pendidikan," tukas anggota dewan dari dapil dumai Bengkalis ini mengingatkan. (ars)


BERITA TERKAIT:
Lewat Semangat Riau Bersatu, HM Harris Sampaikan Visi Misi di Hanura
Kemenkumham Riau Musnahkan 662 Ponsel Napi
Semarak HUT RI Ke-72, Bupati Apresiasi Pawai Karnaval Siak 2017
Soal Judi Gelper di Pekanbaru, Yose: Jika Kapolda tak Sanggup, Pulang Kampung Saja!
Bupati Serahkan Remisi Bebas 10 Napi di Bengkalis
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.