find us on : 
bank riau
  • Home
  • Parlemen
  • Sejak Walikota, Firdaus Hanya Sekali Raih Opini WTP
Terungkap Penyampaian LKPj 2016

Sejak Walikota, Firdaus Hanya Sekali Raih Opini WTP


Rabu, 5 Juli 2017 | 20:20:10
ist
Paripurna Penyampaian Ranperda Kota Pekanbaru tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016, Rabu (05/07) pagi, di ruang Paripurna DPRD Pekanbaru.
Pekanbaru, Oketimes.com - Dalam pelaksanaan paripurna Penyampaian Ranperda Kota Pekanbaru tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016, Rabu (05/07) pagi, di ruang Paripurna DPRD Pekanbaru.

Terungkap ternyata baru sekali ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dibawah kepemimpinan Firdaus-Ayat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah sebelumnya diganjar Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal ini di ketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, Pemko Pekanbaru mendapat WTP terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2016 setelah terakhir diperoleh tahun 2008.

"Hasil dari WTP ini, kedua kali nya kita mendapat, yang pertama pada zaman Herman Abdullah (walikota sebelum Firdaus MT_red) pada tahun 2008-2009," aku Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman SH MH, usai menggelar rapat paripurna LKPj.

Sondia mengaku dari hasil ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak cepat puas hati. Katena, tentunya bagian ini rangkaian motivasi untuk dapat dipertahankan.

"Karena bagaimanapun juga mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Jadi ranperda LKPj ini, pada tanggal 11 juli 2017 nanti harus diketok palu. Karena masa LKPj ini maksimal 30 hari sejak disampaikan atau berakhir pada 12 Juli 2017," ungkap politisi dari PAN itu.

Pembacaan LKPj tahun anggaran 2016 dibacakan oleh Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi. Dia mengatakan, pengelolaan keuangan yang baik merupakan pengelolaan yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan.

"Pengguna anggaran dan pengguna barang dalam menyusun anggaran agar memperhatikan output dan outcome yang hendak dicapai serta memperhitungkan benefit atau dampak yang akan terjadi," ucap Ayat dalam pidatonya.

Menurutnya, penganggaran pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan yang tidak sesuai dengan sistem pengendalian internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berakibat pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan akhirnya berdampak pada opini yang diberikan oleh BPK.

"Mudah-mudahan hasil dari audit BPK ini satu hal yang disyukuri, disampaikan dan dibahas oleh DPRD Kota Pekanbaru untuk segera dilembar daerahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Pemko Pekanbaru," pintanya.

Sebagaimana diketahui, Pendapatan Daerah tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp2,49 triliun atau 83,69 persen terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp22,51 miliar atau 1,09 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp2,067 miliar.

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2,42 triliun terealisasi sebesar Rp2,02 triliun atau 83,50 persen. Terjadi penurunan realisasi belanja sebesar Rp510,78 miliar atau 20,14 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp2,53 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp17,72 juta. Terealisasi sebesar Rp17,78 juta atau 100,30 persen. Terjadi penurunan sebesar Rp468,93 juta atau 96,35 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp486,71 juta.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp89,03 miliar dengan realisasi sebesar Rp62,78 miliar atau 70,52 persen. (Eza)


BERITA TERKAIT:
Kelola Limbah Sawit Jadi Energi Terbarukan, Asian Agri Raih Penghargaan Anugerah Energi Lestari 2017
Ekspedisi NKRI Tanamkan Nilai-nilai Pancasila Sejak Dini
IBA 2017, BRK Raih The Best Bank In Digital Services
Bahas Isu Krusial, Waka Polda Hadiri Rakor Gubri Bersama Bupati Walikota Se-Riau
Asian Agri Ajak Anak Peduli Kesehatan Sejak Dini
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.