find us on : 
bank riau
  • Home
  • Parlemen
  • Ratusan Tenaga Didik Pelalawan Terancam tak Lebaran

Ratusan Tenaga Didik Pelalawan Terancam tak Lebaran

Dewan Sayangkan kebijakan Disdik Riau

Selasa, 20 Juni 2017 | 17:57:04
ist
Foto Inset; Surat Edaran Disdik Riau buat para Guru SMA Sederajat dan H Abdullah, Politisi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan, Riau.
Pelalawan, Oketimes.com - Terkait soal kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang diambil alih oleh pihak provinsi Riau, masih saja mencatatkan segudang masalah. Salah satunya, soal gaji yang besar kemungkinan tak akan dirasakan oleh tenaga kependidikan dan sejumlah guru yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) jelang menghadapi lebaran 1438 H.

Kondisi ini menjadi perhatian dari salah satu anggota DPRD Pelalawan, H Abdullah SPd. ‎Menurutnya dapat dipastikan ratusan tenaga kependidikan seperti TU, penjaga sekolah, petugas kebersihan dan Labor tidak akan berlebaran, lantaran mereka dimasukkan kategori honor komite sekolah yang gajinya hanya bisa dicairkan melalui dana Bosda yang notabene baru akan dibayarkan pada APBD-P.

"Gaji guru SMA/SMK sebelum lebaran. Guru pun yang sudah memiliki NUPTK, dengan kriteria yang telah dikeluarkan melalui surat yang dilayangkan oleh Dinas Pendidikan Pemprovinsi Riau. Surat yang dibuat tersebut, amat disayangkan dan kita sesalkan," ujar H Abdullah, Politisi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan ini kepada awak media ini, Selasa (20/6/2017).

Pasalnya sambung Abdullah, data sejak November 2016 lalu sudah diberikan ke Provinsi. Kemudian pertanyaan solusi bagi tenaga pendidikan dan guru yang tidak memiliki NUPTK. Seharusnya hal seperti sudah diantisipasi bukannya malah seperti kejadiannya.

Dia juga meyakini masih ada peluang beberapa hari kedepan, meski harapan sangat tipis untuk mencari solusi ini. "Kalaupun tidak juga ada solusi tentu kebijakan ada di pihak kepala sekolah masing-masing untuk mencari jalan keluarnya. Saya kira ini menjadi catatan merah bagi Disdik Provinsi," kata Sekretaris Fraksi Madani Pelalawan ini.

Awak media ini juga mencoba menghubungi salah satu Kepsek, SMA Bernas di Pelalawan, yakni ‎Emilia KH, SHum. Dikatakannya, untuk masalah ini memang Bernas ada kebijakan tersendiri. "Kalau Bernas untuk guru yang belum terdaftar NUPTK nya hanya satu orang kemudian ditambah Tenaga Pendidikan. Kita tidak mungkin mendiamkan persoalan ini," tukasnya.

"Saya pribadi sebagai Kepala Sekolah ada kebijakan bersama para guru dengan meminjamkan sejumlah uang dari gaji atau uang pribadi untuk teman-teman guru maupun tenaga pendidikan yang belum bisa keluar gajinya. Memang tak bisa diupayakan dengan cara lain ya memang seperti ini konsekuensinya karena kita mengikuti," imbuhnya.

Emilia mengakui masih banyaknya persoalan-persoalan yang muncul pasca wewenang SMA/SMK diambil alih provinsi. Salah satunya kewewenangan Kabupaten/Kota dari pada sekarang jauh lebih berbeda dengan sebelumnya.

"Kita berharap adanya kejelasan program, kegiatan maupun kebijakan kedepannya yang tentunya menunjang kinerja dan meningkatkan kualitas pendidikan secara rill dan nyata.‎Jelasnya Kita berharap masih banyak perbaikan di sana-sini sehingga tidak menjadi masalah baru terhadap berjalannya sistem Pendidikan atau menyangkut kesejahteeraan para pengajar maupun tenaga pendidikan yang ada disekolah," tutupnya. (zoel)


BERITA TERKAIT:
Kejati Riau Tak Kunjung Tetapkan Tersangka DTT Pelalawan
Kejati Riau Selidiki Dugaan Korupsi Dana Tak Terduga Pelalawan
Anggota Dewan Ingatkan Sekolah Tidak Lakukan Kegiatan Kekerasan saat MOS
Kajati Harap Kajari Kampar Tidak Tebang Pilih Kasus
Tidak Rela Dinasehati, Pemuda Kateman Tikam Anggota TNI dengan Keris hingga Tewas
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.