find us on : 
bank riau
  • Home
  • Parlemen
  • Dewan Pekanbaru Curigai Izin Operasional Indomaret

Dewan Pekanbaru Curigai Izin Operasional Indomaret


Kamis, 15 Juni 2017 | 18:12:03
int
Ilustrasi
Pekanbaru, Oketimes.com - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, melihat ada gelagat yang tidak beres dengan pemberian izin Indomaret yang berada di Jalan Sumatera, Pekanbaru. Sebab, pemberian izin tersebut, hingga kini tidak melakukan koordinasi dengan Komisi I.

"Kita akan memanggil kembali pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) terkait pemberian izin operasional Indomaret jalan Sumatera," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul, kepada wartawan, saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru.

Sebelumnya, gerai ini sempat ditutup lantaran melanggar aturan, dan pemiliknya sengaja mengangkangi aturan Pemko karena tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Tidak hanya itu, penolakan itu disertai dengan demo warga sekitar yang tidak terima usaha waralaba raksasa itu dianggap mematikan usaha kecil dan terbukti melanggar aturan izin yang dimiliki.

"Padahal saat sidak koordinasi ini sudah kami tegaskan, sebelum memberikan izin, si pemberi izin dalam hal ini dinas nya harus koordinasi. Sampai sekarang tak ada koordinasi dengan kami," tegasnya.

Politisi PDIP ini juga merasa heran dengan operasional yang dibuka di usaha ritel tersebut. Karena, persyaratan perizinan kemarin dinilai sangat berat dan selesai dengan cepat oleh si pengusaha.

"Apa mungkin persyaratan yang saya pikir cukup berat dan membutuhkan waktu ini, bisa secepat itu clear dibuatkan oleh Dinas, ini sepertinya ada yang tidak beres," ungkapnya.

Dia menegaskan, Pemerintah atau pun Dinas yang bersangkutan, pada 2016 tidak bisa mengeluarkan izin usaha toko modern. Karena dasarnya Pemko tidak punya Perda RTRW/RDTRK/Zonasi. Dan jika ada Dinas yang berani mengeluarkannya tentu akan berhadapan dengan hukum. 

"Perda ini kan aturan yang dibuat untuk dipatuhi. Dan perda ini menjadi dasar hukum untuk bertindak. Kami akan turun ke sana lagi (Indomaret Sumatera, red), karena indomaret itu buka tidak ada koordinasi, kabarnya izinnya sudah keluar, tapi kami tidak dikabari, padahal perjanjiannya tidak begitu, kalau memang nanti terbukti menyalah, kami akan rekom tutup," tegasnya. (eza)


BERITA TERKAIT:
Pemilihan Ketua DPC PPP Pekanbaru Dinilai Ada Intervensi
Anggota Dewan Ingatkan Sekolah Tidak Lakukan Kegiatan Kekerasan saat MOS
Pengesahan Tiga Ranperda, Bupati Amril Apresiasi Pandangan Umum Fraksi Dewan
Bupati Siak Hadiri Paripurna Ranperda Inisiati Dewan
Imigrasi Pekanbaru Deportasi Dua WNA Jerman ke Negara Asal
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.