find us on : 
bank riau
  • Home
  • Parlemen
  • DPRD Sampaikan Pandangan Fraksi Tentang Ranperda RPJPD 2005-2025

DPRD Sampaikan Pandangan Fraksi Tentang Ranperda RPJPD 2005-2025


Rabu, 10 Mei 2017 | 19:36:14
ist
Suasana rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan atas peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 1 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru tahun 2005-2025 di gedung DPRD Pekanbaru, Rabu (10/5/2017).
Pekanbaru, oketimes.com - Setelah mendengar pemaparan dari pihak pemerintah Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu, hari ini DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan atas peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 1 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru tahun 2005-2025.

Rapat paripurna RPJPD ini langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga Wakil DPRD Kota Pekanbaru didampingi Pj Walikota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dedi Gusriadi.

Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPRD Kota Pekanbaru, teruatama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, Pendidikan serta pembangunan dibidang kesehatan yang lebih baik, demikian disampaikan oleh Wakil DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga usai paripurna.

"Banyak pandangan dari rekan-rekan kita tadi, baik itu dari sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, intinya untuk pembangunan Pekanbaru yang lebih baik," ungkap Romi, Rabu (10/5/2017).

Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan ini berharap, Pemerintah Kota Pekanbaru bisa besinergi dengan pemerintahan kabupaten /kota yang ada, dengan pihak provinsi serta pemerintah pusat untuk menyusun rencana pembangunan Pekanbaru yang sesuai dengan rancangan pembangunan jangka panjang nasional.

"Pemko perlu bersinergi dengan pihak-pihak terkait lain, jangan nanti pembangunan hanya untuk menghabiskan anggaran, dimana setelah dibangun dibongkar lagi, makanya kita harapkan dari sekarang sistem pembangunan harus disusun secara rapi," ungkapnya.

Sebelumnya, Masing-masing fraksi DPRD Kota Pekanbaru diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta masukan terhadap revisi Ranperda nomor 1 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tersebut.

Juru bicara fraksi PKB, Marlis Khasim, dalam laporannya menyambut baik atas adanya perubahan ranperda no 1 tahun 2011 tentang RPJPD ini, dan beliau berharap Pemko tetap melakukan berbagai evaluasi serta kajian yang matang.

"Pada prinsipnya kita dari fraksi PKB sangat menyambut baik atas adanya repisi Ranperda ini, dengan tujuan untuk menyelaraskan Pembangunan kota pekanbaru saat ini, namun tentunya harus ada kajian dan evaluasi, apalagi ajuan dari Perda perubahan ini yaitu RTRW Provinsi dan RTRW Pekanbaru, sementara terkait RTRW ini belum disahkan ini perlu diperjelaskan lagi," ungkapnya.

Sementara itu Nasruddin Nasution, Jurubicara Fraksi Gabungan (PPP, PKS dan Nasdem) dalam laporannya mengakui bahwa dokumen RPJPD Pekanbaru yang disahkan melalui Perda nomor 1 tahun 2011 memang perlu direvisi, karena secara subtansi belum sepenuhnya mengacu kepada rancangan pembangunan jangka panjang nasional, rancangan pembangunan jangka panjang provinsi, RTRW Provinsi dan RTRW Pekanbaru.

"Subtansi RPJDP ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah Kota Pekanbaru maka perlu disesuaikan lagi," bebernya. (Eza)


BERITA TERKAIT:
Pengesahan Tiga Ranperda, Bupati Amril Apresiasi Pandangan Umum Fraksi Dewan
Bupati Siak Hadiri Paripurna Ranperda Inisiati Dewan
Polisi Tetapkan Anggota DPRD Bengkalis Tersangka
Kapuspen Tegaskan Pernyataan Panglima TNI soal Tiga Negara Korban Cina Hoax
Bupati Bengkalis Sampaikan Niat Rayakan Idul Fitri di Kediaman Pribadi
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.