find us on : 
bank riau

Imbas Dinasti Politik


Sabtu, 21 Januari 2017 | 19:17:21
ist
Ilustrasi, Dinasti Politik.
POLITIK dinasti tidak bisa dilarang, karena menyangkut hak asasi setiap orang untuk menjadi pemimpin dan sebagai ekspresi demokrasi. Meski demikian, melanggengkan politik dengan memajukan istri, anak, saudara, atau kerabat menggantikan kedudukannya sebagai pejabat publik berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air. Sebab, terjadi kemacetan demokrasi, akibat tersumbatnya kaderisasi beberapa generasi.

Di samping itu, politik dinasti sangat rawan menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepostisme (KKN), sehingga dapat merusak tatanan sosial, sekaligus merusak pemimpin itu sendiri beserta keluarganya. Pemimpin yang berakhir masuk penjara karena korupsi, selain menghancurkan nama baik keluarga, juga mempermalukan seluruh rakyat yang dipimpinnya.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Wali Kota nonaktif Cimahi Atty Tochija beserta suaminya Itok Tochija mengingatkan sejumlah kasus sama yang setiap saat bisa menimpa suami-istri yang maju menjadi pemimpin secara berkesinambungan.

Betul, hak asasi manusia (HAM) dan hak demokrasi tidak bisa dihalang-halangi, namun sejumlah fakta membuktikan bahwa politik dinasti memiliki kerawanan terjadinya KKN yang lebih ketimbang non-dinasti. Karena rawan KKN, maka dalam politik dinasti terdapat ketidakadilan, peluang penyalahgunaan kekuasaan, dan rawan melahirkan aneka macam penyelewengan ekonomi negara.

Sejarah kehidupan manusia membuktikan, banyak wanita dan anak muda yang memiliki kemampuan kepemimpinan istimewa dan berhasil mendorong rakyatnya ke arah kemajuan. Wanita dan anak muda seperti ini pantas didukung untuk memimpin. Namun wanita dan anak muda yang maju dalam kontestasi pemilu karena didongkrak oleh kekuasaan suami atau ayahnya demi melanggengkan kekuasaan, pantas dikritisi.

Adakah agenda tersembunyi (hidden agenda) yang dirahasiakan untuk menutupi kebobrokan kekuasaan masa lampaunya? Rakyat yang semakin cerdas semakin mampu membaca perilaku pemimpinnnya.

Dampak politik dinasti yang paling fatal adalah terjadinya kemandekan regenerasi, akibat penguasa terus memperpanjang kekuasaannya. Masa jabatan lima tahun selama dua periode sesungguhnya merupakan waktu ideal bagi penguasa untuk mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara.

Setelah mengabdi selama sepuluh tahun, maka lima atau sepuluh tahun berikutnya digunakan oleh kader bangsa yang lain untuk mengabdi. Namun jika sepuluh tahun kepemimpinan diperpanjang dengan lima atau sepuluh tahun berikutnya dengan mengangkat istri, anak, saudara atau kerabat yang lain, maka ada generasi yang hilang (the lost generation).

Generasi yang hilang ini mubazir, karena tidak mampu mempersembahkan kemampuan terbaiknya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Bahkan tidak mustahil, generasi yang tidak tersalurkan hasrat politik dan pengabdiannya kemudian berubah menjadi gerakan liar yang kontraproduktif yang dapat merusak ketenteraman dan pada gilirannya delegitimasi pemerintah. Pada gilirannya, yang rugi tidak hanya generasi muda calon pemimpin itu, melainkan juga seluruh masyarakat.

Politik dinasti dapat berlangsung lebih fair jika setelah menjabat dua periode kali lima tahun, pemimpin tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada kader bangsa yang lain untuk memimpin. Setelah satu atau dua periode, istri atau anak pemimpin tersebut kembali turun melakukan kontestasi dalam pemilu. Jika mendapatkan dukungan rakyat dan memenangi kontestasi, maka politik dinastinya memiliki nilai plus.

Artinya, kepemimpinan dinasti tersebut dikenal baik dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Presiden Amerika Serikan Geoge Bush Senior mengajukan anaknya, George Bush Junior, setelah kekuasaannya mengalami jeda. Demikian juga Hillary Clinton maju mencalonkan menjadi presiden meneruskan Bill Clinton setelah mengalami jeda kekuasaan, walaupun dalam pemilu dikalahkan Donald Trump.

Tapi politik dinasti yang dilakukan tanpa jeda cenderung tidak adil. Sebab, istri atau anak, serta keluarga yang didukung penguasa dilindungi kekuasaan incumbent dan berlimpah kekuasaan dan finansial. Sementara masyarakat Indonesia yang paternalistik tidak mudah menolak kepemimpinan yang bersifat dinastik ini.

Di sinilah letak rawannya korupsi, jika jago yang diusung membutuhkan pendanaan yang banyak, maka petahana menciptakan "kreativitas" yang bisa memperkaya diri dan keluarganya. Dengan memiliki kuasa, pendanaan model apa pun mudah dilakukan, termasuk cenderung menggunakan pendanaan ilegal melalui korupsi.

Maka, siapa pun pemimpin yang  tengah menyiapkan istri, anak, atau kerabatnya untuk naik panggung menggantikan suami atau orang tuanya perlu berpikir ulang atau batalkan sama sekali. Pemimpin yang adil akan masuk sorga pada level tertinggi.
Sebaliknya, Allah tidak berkenan melihat pemimpin zalim, karena selain merusak nama baik keluarga, juga mempermalukan masyarakat yang dipimpinnya. Daripada hancur pada ujungnya, lebih baik menahan diri satu atau dua periode baru kemudian kembali bersaing dalam pemilu. Dalam demokrasi selalu ada solusi, mengapa kita tidak bersabar?***


Penulis: Idrus Affandi, Guru Besar bidang Pendidikan Politik UPI Dosen Pembina Program Pascasarjana Unpas




Sumber: Pikiran Rakyat


BERITA TERKAIT:
Siapkan Agenda Politik, DPD II Golkar Pelalawan Gencar Konsolidasi Partai
ASN Terlibat Politik, Pj Walikota: Ada Bukti, Kita Proses
Satgas Money Politik Pilkada Kampar Ungkap Pembagian Sembako Paslon
Kukuhkan Lembaga Adat Kampar, Syartuni: Jangan Jadikan LAK Sebagai ALat Politik
MK Legalkan Politik Dinasti
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.