find us on : 
bank riau
  • Home
  • Nasional
  • Ini Alasan BIN Dukung Pembubaran HTI di Indonesia

Ini Alasan BIN Dukung Pembubaran HTI di Indonesia


Minggu, 14 Mei 2017 | 19:30:46
(suara.com)
Jenderal Polisi Budi Gunawan usai dilantik jadi Kepala BIN di Istana Negara.
Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Polisi Budi Gunawan kembali mengemukakan dukungannya terhadap rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, rencana tersebut sudah benar karena HTI ingin mengganti bentuk negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengajukan permohonan pembubaran HTI kepada pengadilan. Upaya ini dianggap telah sesuai dengan koridor UU No 17 Tahun 2013 Tentang UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"HTI memang bukan gerakan dakwah tapi gerakan politik," kata Budi dalam keterangan resmi, Jumat (12/5/2017).

Budi menjelaskan bahwa HTI adalah gerakan trans nasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem Khilafah.

"Hizbut Tharir dilarang di banyak negara baik negara-negara demokrasi, negara Islam maupun negara yg berpenduduk mayoritas muslim (antara lain: Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Perancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan, dan lain-lain," tutup Budi. (sc)

BERITA TERKAIT:
Panglima TNI: Ulama Indonesia Tidak Akan Merubah Pancasila
ASEAN Apresiasi Inisiasi dan Kepemimpinan Indonesia
Dituding Mantan Ketua HTI Inhu, Sertijab Camat Kelayang Diwarnai Penolakan
Rekanan Bina Marga PUPR Pekanbaru Nekat Kerja Tanpa SPK
Program Pembangunan TIK Dukung Tugas TNI di Perbatasan dan Pulau Terluar
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.