find us on : 
bank riau
  • Home
  • Lingkungan
  • Pakai Surat Sakti, Pengusaha Kayu Inhu Dituding Babat HTI PT BBSI

Pakai Surat Sakti, Pengusaha Kayu Inhu Dituding Babat HTI PT BBSI


Minggu, 2 Juli 2017 | 15:24:30
int
Ilustrasi
Indragiri Hulu, Oketimes.com - Pengusaha kayu asal Jepara Maskur dituding tebang kayu-kayu di Hutan Tanaman Industri (HTI) di Desa Talang Sei Ekok Kecamatan Rakitkulim, Indragiri Hulu (Inhu), Riau, seluas sekitar 500 hektar dan mengubah hutan jadi kebun kelapa sawit.

Dia juga dituding dengan akal bulusnya yang mencari cari kesalahan PT Bukit Batabuh Sungai Indah (PT BBSI) memerintahkan anggotanya Suhermanto warga Bukitlipai, Batangcenaku, Inhu, membuat semacam surat kuasa pengerjaan lahan yang masih tertanam kayu akasia milik PT BBSI itu, untuk membuat surat kuasa dari Patih adat, Majuan kepada Suhermanto.

Anehnya, surat kuasa itu menggunakan kop kepala surat Desa Talang Sei Ekok, namun yang bertanda tangan yang menyerahkan kuasa Patih Majuan dan penerima kuasa Suhermanto, padahal penguasa Desa Talang Sei Ekok sudah ditunjuk Wawan staf kantor Camat Rakitkulim berdasarkan SK Bupati Inhu, menggantikan Patih Gading yang sedang sakit berkepanjangan sembari dilakukannya pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dalam waktu dekat ini.

Surat kuasa itu, juga membunyikan penyerahan dana senilai Rp.1,6 miliar untuk mengerjakan lahan seluas 500 hektar, meski Patih Majuan tidak melihat secara konkrit bentuk uang yang dibunyikan, bahkan dalam penerima kuasa mencantumkan nama mantan Kades Talang Sei Ekok, Patih Gading.

Patih adat Gading yang juga selaku mantan Kades Talang Sei Ekok saat ditemui wartawan di kediamannya kemarin mengakui, yang membuat surat kuasa itu adalah Suhermanto atas perintah Maskur. Namun dalam pengeluaran uang senilai Rp.1,6 miliar itu mencantumkan nama Maskur selaku pemberi uang dalam bentuk kwitansi.

Menurut Gading, surat kuasa dari Patih Majuan kepada Suhermanto untuk mengerjakan lahan HTI seluas 500 hektar itu adalah cacat hukum, sebab Suhermanto menggunakan kop surat Desa Talang Sei Ekok, sedangkan yang menanda tangani surat itu adalah Patih Majuan, bukan Kepala Desa (Kades).

Kondisi terakhir di lapangan, kata Gading, sedikitnya ada sekitar 200 hektar lahan HTI itu ludes dan Maskur kerap berkelit bahwa yang membabat lahan itu adalah mantan Kades Talang Durian Cacar, Irianto, dan lahan tersebut kini mulai ditanami dengan kelapa sawit, dengan cara membuat perjanjian kontrak kerja untuk penanaman sawit seharga Rp.1 juta per hektar tidak termasuk bibit sawit.

Sebelumnya Patih Majuan ditemui dikediamannya mengatakan, bahwa dirinya sama sekali tidak tahu tulis baca, namun surat kuasa itu dibuat dan disodorkan Suhermanto kepadanya untuk ditanda tangani, "Sepeserpun saya tidak ada diberi uang dalam pembuatan dan penanda tanganan surat kuasa itu," kata Majuan.

Menurut Patih Majuan, dia tidak mengetahui bahwa surat kuasa itu menggunakan kop kepala surat atas nama Desa Talang Sei Ekok, karena Majuan sendiri menyadari bahwa dirinya adalah Patih adat, meski di Desa Talang Sei Ekok dirinya juga sebagai Kepala Dusun (Kadus), namun bukan berarti berkewenangan menggunakan kop kepala surat desa Talang Sei Ekok, ucapnya.

Humas PT BBSI, Syamsuri dikonfirmasi menjelaskan, kesepakatan antara PT BBSI dengan warga Talang Durian Cacar dan ada pemekaran desa menjadi Talang Sei Ekok, bukan menjadi substansi atas kesepakatan yang sudah pernah disepakati. Artinya PT BBSI tidak pernah bersepakat dengan Desa Talang Sei Ekok, namun dengan Desa Talang Durian Cacar yang merupakan induk dari Desa Talang Sei Ekok.

Kesepakatan membangunkan kebun karet warga seluas 400 hektar sudah disepakati dan telah dibangun seluas 150 hektar, kalau masih kurang, tentu bisa dimusyawarahkan, bukan langsung menebang pohon akasia dengan membabatnya hingga menanaminya dengan kelapa sawit.

Menjawab pertanyaan wartawan, Syamsuri berkata, kebun karet seluas 150 hektar itu memang saat ini sudah tidak ada, sebab lahan yang 400 hektar yang tadinya akan ditanami karet, sudah ludes diperjual belikan oleh oknum Kades Talang Durian Cacar maupun mantan Kades Talang Sei Ekok, "Kalaupun ada permasalahan, tentu saja ada aturannya, yaitu melalui pemerintah desa, kecamatran hingga kabupaten, bukan lantas main babat tanaman akasia itu," tandasnya.

Syamsuri juga mengakui, ada menangkap anggota kerja lapangan yang sedang membabat tanaman akasia yang masih tegak atas nama Ganda Silaban, "kini kasusnya sedang diproses di Polres Inhu, sedangkan Ganda Silaban masih ditahan di Polres Inhu," tambahnya. (zoel)


BERITA TERKAIT:
Buka Kebun Tanpa Izin, Polda Riau Tetapkan PT Hutahean Tersangka
Dewan Curigai Permainan Mafia Pembukaan Kebun PT Tasma Puja di Kampar
Bupati Rohul Buka Pekan Panutan PBB-P2 dan Penyerahan SPPT PBB-P2
Pemkab Bengkalis Ikuti Workshop Bank Riau Kepri
Kejagung RI Lirik Kasus Korupsi Penerbitan IUP DPN Group di Inhu
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.