find us on : 
bank riau
  • Home
  • Lingkungan
  • Semenisasi Kawasan Kumuh Dinas Perkim Riau Diduga Sarat KKN

Semenisasi Kawasan Kumuh Dinas Perkim Riau Diduga Sarat KKN


Senin, 5 Juni 2017 | 19:05:50
ist
Ilustarsi, proyek semenisasi di pemukiman warga.
Pekanbaru, Oketimes.com - Proyek Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh kota Pekanbaru yang berlokasi di tiga kelurahan antara lain Kelurahan Sri Meranti, Tanjung Rhu dan Lembah Sari Pekanbaru, yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan PUPR Riau pada tahun 2016 lalu senilai Rp 8.260.219.400 dikerjakan PT Mutiara Bahtera Riau selaku kontraktor pelaksana patut dicurigai dan terkesan asal jadi.

Pasalnya, selain pelaksanaannya yang terkesan amburadul, pihak rekanan dan pejabat kuasa penggunan anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diduga kuat `berkaloborasi` menutupi amburadulnya pelaksanaan proyek tersebut dari aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang Jasa Pemerintah.

Salah satu penyebab dugaan amburadulnya pelaksanaan proyek tersebut, antaralain lokasi titik pekerjaan semenisasi yang seharusnya dikerjakan rekanan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tidak seluruhnya dikerjakan rekanan. Misalnya untuk di kelurahan Sri Meranti semestinya terdapat 4 titik lokasi pekerjaan semenisasi, namun kenyataannya hanya dikerjakan dua lokasi titik pekerjaan dengan vulome yang berbeda-beda.

Begitu juga dengan titik lokasi pekerjaan yang ada di kelurahan Tanjung Meranti, dimana seharusnya pekerjaan semenisasi ada tiga atau empat titik lokasi pekerjaan yang harus disemenisasi, namun kenyataan dilapangan hanya dua titik lokasi pekerjaan saja yang dikerjakan dan volume pekerjaan berbeda-beda alias tidak sama panjag dan lebar pekerjaan volume dan kwantitas pelaksanaan proyek tersebut.

Hal yang sama juga terjadi di kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Pekerjaan semenisasi seharusnya ada tiga titik lokasi pekerjaan, namun kenyataan di lapangan jutsru hanya dua titik pekerjaan semenisasi saja yang dikerjakan.

Akibat terjadinya dugaan penyeleweangan volume dan kwalitas proyek yang amburadul tersebut, diindikasikan miliaran dana APBD Riau tahun anggaran 2016 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan PUPR Riau menguap ketangan oknum pejabat tersebut.

Tak sampai disitu, dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme lainnya juga diduga kuat terjadi indikasi penyelewengan material terhadap pelaksanaan proyek semenisasi tersebut. Indikasi tersebut antara lain, pekerjaan semenisasi penimbunan atau pembersihan lapis dasar pengecoran semenisasi tidak seluruhnya dilakukan oleh rekanan, sehingga menyebabkan kualitas dan kwantitas proyek diragukan.

Dugaan lainnya, seperti pengecoran semenisasi cor beton di lokasi proyek, tidak seluruhnya dilakukan pemasangan Pekerjaan Bekisting Jalan Semenisasi, Pekerjaan Pasang Lapis Plastik, Pekerjaan Pemasangan Wiremesh M-6 Â dan Pekerjaan Cor Beton 2 sebagaimana spsefikasi teknis umum dalam pekerjaan tersebut.

Akibat indikasi tersebut, rekanan diuntungkan yang cukup besar dan diduga pejabat penting dalam pelaksanaan proyek tersebut diduga kuat `menikmati` hasil dungaan penyelewengan pelaksanaan proyek tersebut.

Selain indikasi tersebut, rekanan yang seharusnya dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pelaksanaan proyek tersebut seharusnya dikenakan biaya keterlambatan yang melewati batas ambang keterlambatan, namun kenyataan yang terjadi justru rekanan mendapat `angin segar` dari pejabat KPA, PPK dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) yang hanya memberikan beberapa hari keterlambatan saja.     

Menanggapi hal tersebut, Muslim selaku PPTK proyek pembangunan peningkatan infrastruktur kawasan kumuh kota Pekanbaru 1,23 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan PUPR Riau saat ditemui di kantornya belum lama ini, menyangkal tudingan tersebut kepada awak media ini, dengan alasan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan rekanan, sudah sepenuhnya dilakukan dengan terarah dan mengikuti petunjuk teknsi yang ada dalam kontrak PT Mutiara Bahtera Riau selaku kontraktor pelaksana.

"Itu tudingan yang tidak benar pak, semuanya sudah melewati dan tahap proses yang sudah kita lakukan yang diatur dalam kontrak yang sudah kita buat," elaknya.

Ditanya seperti apa saja bunyi kontrak yang sudah dilakukan pihaknya kepada rekanan? Muslim tidak bersedia memperlihatkan seperti apa bunyi speseifikasi teknis yang ada dalam kontrak pekerjaaan proyek tersebut.

"Kontraknya ada pak, tapi tidak bisa saya tunjukkan. Sebab pelaksanaannya kan sudah selesai dan tidak ada masalah," jawabnya enteng.

Lantas ditanya, apakah rekanan tersebut dikenakan biaya keterlambatan pada pelaksanaanya? Muslim menjawab pihaknya hanya mengenakan biaya keterlambatan beberapa hari saja, tanpa menjelaskan berapa besaran denda keterlambatan rekanan tersebut.

"Rekanan kita denda pak, tapi hanya beberapa hari saja, soal besaran dendanya saya tidak ingat pak, harus melihat dokumen dulu," ulasnya.

Terpisah, Imam Suroto selaku Kabid Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan PUPR Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pembangunan peningkatan infrastruktur kawasan kumuh kota Pekanbaru 1,23 juga mengatakan tidak jauh beda dengan pernyataan Muslim selaku PPTK kegiatan tersebut.

"Saya pikir pelaksanaannya sudah selesai dan sesuai jalurnya, tidak ada permasalahan disitu. Apalagi pihak auditor BPK dan pihak Inspektorat Riau sudah memeriksa pelaksanaan proyek tersebut ke lapangan dan tidak ada ditemukan masalah dalam pelaksanaanya," katanya.

Disinggung soal adanya pekerjaan semenisasi di kelurahan Lembah Sari di Kecamatan Rumbai yang tidak dikerjakan rekanan alias ditinggal begitu saja tanpa dikerjakan rekanan?

Imam Suroto menjawab bahwa pekerjaan tersebut tidak ditinggal oleh rekanan, melainkan masyarakat setempat tidak memperbolehkan pekerjaan semenisasi tersebut di lokasi yang dimaksud. Dengan dalil, lahan masyarakat yang terkena semenisasi tersebut harus diganti rugi terlebih dahulu, sehingga pihaknya melakukan pengalihan ketitik lokasi lainnya dengan volume yang sama.
            
Kembali ditanya, jika terjadi pengalihan lokasi titik pekerjaan apakah hal tersebut tidake melanggar ketentuan dan aturan yang ada? Imam menjawab hal tersebut tidak ada masalah, dengan dalil lokasi keluruahan masih tetap dikelurahan yang sama, hanya saja jalan yang dilakukan semenisasi jadi berbeda dan pihaknya melakukan addendum kontrak terkait hal itu.

"Hal itu tidak jadi masalah, yang pentingkan lokasi kelurahannya tetap sama. Hanya saja, nama jalannya yang dialihkan ketempat lain dan hal tersebut kita melakukan addendum kontrak berupa CCO (Contract Change Order), red). jadi tidak benar adanya indikasi KKN dalam pelaksanaan proyek tersebut," sebutnya. (ars)             

BERITA TERKAIT:
Kapolda Riau Pimpin Sertijab 5 Kapolres dan Tiga Pejabat Tinggi Utama
Polsek Mandau Ringkus Pelaku Pencurian Mobil Terios di Tambang Kampar
Penyerahan SK CPNS, dari 219 Hanya 212 yang Diserahkan SK
BWI Siak Gelar Rapat Kordinasi dan Workshop Pengelolaan Wakaf Produktif
Bupati Pelalawan Buka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan di Lubuk Raja
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.