find us on : 
bank riau
  • Home
  • Hukrim
  • PT Hutahaean Bantah Tak Miliki Izin di Afdeling VIII
Dinilai Legal

PT Hutahaean Bantah Tak Miliki Izin di Afdeling VIII


Selasa, 15 Agustus 2017 | 02:50:36
disediakan oketimes.com
Inset foto: Izin Pencadangan lahan yang dikeluarkan Mentri Kehutanan RI No.662/Menhut-11/97 perihal pencadangan lahan perkebunan PT Hutahaean seluas 2380 yang disetujui dan ditandatangani oleh Menhut RI semasa dijabat oleh Djamaluddin pada tahun 1997 lalu. Izin tersebut termasuk didalam luasan lahan 870 hektar yang disangkakan penyidik.
Pekanbaru, Oketimes.com - Terkait adanya penetapan sangkaan korporasi yang dialamatkan kepada PT Hutahean, sesuai proses pengembangan penyidikan Ditreskrimsus Polda Riau, atas lahan seluas 870 hektar di Areal Afdeling VIII Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Manajemen PT Hutahaean membantah lahan yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, tidak sepenuhnya adalah benar dan terkesan menuding bahwa lahan yang dikusai oleh perusahaan selama ini belum memiliki izin.

Penegasan ini disampaikan Direktur Utama PT Hutahaean HW Hutahaean didampingi Penasehat Hukumnya pada oketimes.com, Senin (14/8/2017) alam di Pekanbaru.

Menurutnya, pasca dirinya diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, sebagai saksi korporasi yang disangkakan penyidik terkait lahan tersebut. Pihaknya menjelaskan, bahwa dari 4614 hektar HGU yang dimiliki kebun inti ditambah seluas 2380 hektar Mitra Pola KKPA yang sudah memilki izin Mentri Kehutanan No 662/Menhut-11/97 perihal pencadangan lahan perkebunan PT Hutahaean seluas 2380 tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Menhut RI semasa dijabat oleh Djamaluddin pada tahun 1997 lalu.

Dari hasil izin yang diporoleh teersebut sambung HW Hutahaen, terdapat didalam HGU seluas 4614 hektar kebun yang dinamai Afdeling I hingga ke VII Afdeling. Sedangkan untuk di Afdeling VIII, memang tepat berada di luar HGU.

Akan tetapi, meskipun pembukaan kebun Afdeling VIII diluar izin HGU yang sudah dimilikinya. Lahan yang disangkakan penyidik terebut, masih satu kesatuan dari luas lahan yang di izin menhut tentang pencadangan seluas 2380 hektar tersebut.     

"Jadi kami tidak setuju dikatakan bahwa lahan seluas 870 hektar tepat di Afdeling VIII tidak memiliki izin. Yang jelas, kami sudah klarifikasi dan menunjukkan izin yang sudah kami miliki," ungkapnya.

Dikatakan HW Hutahaean, kendati demikian, pihaknya tetap koperatif dan menghargai proses penyidikan yang sudah dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.

"Akan tetapi, alangkah baiknya pihak penyidik, terlebih dahulu mencermati proses penyidikan tersebut dengan sebaiknya, pintanya.   

Seperti diberitakan, Polda Rau menetapkan tersangka Korporasi terkait dugaan pembukaan kebun tanpa izin seluas 870 hektar di Areal Afdeling VIII Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau memeriksa HW selaku Direktur Utama PT Hutahean, Senin (14/8/2017).

Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo pada oketimes.com saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, senin siang.

"Benar hari ini penyidik kita (Ditreskrimsus Polda Riau-red), tengah memanggil dan memeriksa Direktur PT Hutahaean dalam kasus pembukaan kebun tanpa izin dari kemen LHK," kata Guntur.

Dia juga menyebutkan, kapasitas penyidik melakukan pemanggilan terhadap Dirut PT Hutahaean, terkait proses pengembangan penyidikan dugaan kasus pembukaan lahan di Desa Batang Kumu Kabupaten Rokan Hulu seluas 835 hekat yang diduga tidak memiliki izin.

"Beliau dipanggil penyidik untuk memberikan kesaksian terkait pembukaan kebun tanpa izin, sifatya hanya sebagai sebatas saksi dan belum ada penetapan sebagai tersangka," terang Guntur,

Dikatakan Guntur, pemerikasaan dirut PT Hutahaean mulai dilakukan sejak pukul 09.00 WIB dan hingga berakhir pukul 17:00 WIB. Artinya kehadiran Dirut PT Hutahaean masih dalam proses pemeriksaan dan hanya sebatas memberikan kesaksian seputar pemukaan kebun yang diduga tidak memiliki izin tersebut.

Informasi yang dirangkum, mencuatnya kasus ini ketengah publik, lantaran Koalisi Rakyat Riau (KRR) melaporkan adanya empat perusahaan di Riau yang diduga membuka lahan tanpa memiliki HGU.

Keempat perusahaan tersebut antara lain, lahan kebun PT Hutahaean, PTPN V, PT Ganda Hera dan PT Seko Indah yang saat ini masih proses pengembangan penyelidikan Polda Riau. (ars)


BERITA TERKAIT:
Bareskrim Polri Tinjau Kapal Pengangkut Miras Ilegal di Meranti
Tidak Mampu Bayar Ambulans, IRT Ini Gendong Jenazah Anak Naik Angkot
Simpan dan Miliki 4 Paket Sabu, Pemuda Tembilahan Hulu Ditangkap
KUPT Puskesmas Kandis : Keterbatasan Bukan Alasan untuk Tidak Bekerja
Miliki 3 Paket Sabu, Pemuda Solapan Ditangkap
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.