find us on : 
bank riau
  • Home
  • Ekbis
  • IKPP Ogah Bayar Pajak PPJ Non PLN Rp28 Miliar ke Pemkab Siak

IKPP Ogah Bayar Pajak PPJ Non PLN Rp28 Miliar ke Pemkab Siak


Minggu, 16 April 2017 | 19:32:14
int
Ilustarasi
Pekanbaru, Oketimes.com - Kendati sudah dilakukan mediasi Kementerian Dalam Negeri, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan tertulis terkait pembayaran tunggakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN tahun 2014 PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) sebesar Rp28 miliar kepada Pemkab Siak.

Meskipun nilai tunggakan itu merupakan hasil audit BPK RI, namun perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara yang beroperasi di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau ini, tetap tidak mengakui kinerja lembaga negara tersebut.

Armadi Humas IKPP menyebutkan pada prinsipnya pihaknya bersedia akan membayar pajak PPJ Non PLN tersebut kepihak Pemkab Siak. Hanya saja pihaknya saat ini tengah menunggu arahan dari pihak Mendagri untuk memastikan berapa besaran tunggakan pajak PPJ Non PLN yang tengah dibebankan Pemkab Siak kepada IKPP.

"Kita bukan tidak ingin membayar pajak PPJ Non PLN itu, hanya saja kita perlu memastikan bahan pertimbangan dari pihak mendagri. Karena besaran pajak yang harus kami setorkan perlu dikaji ulang oleh pihak pemkab," kata Armadi pada oketimes.com saat dihubungi lewat ponselnya, Minggu (16/4/17).           

Menurut Armadi, penghitungan yang dilakukan IKPP terhadap pajak penerangan jalan non PLN yang harus disetorkan ke Pemkab Siak dinilai terlalu tinggi. Sehingga pihaknya memerlukan perbandingan kajian yang saling berimbang dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak.

"Pada intinya kita tetap akan bayar paja PPJ Non PLN itu, tapi kita masih menunggu arahan dari pihak mendagri, untuk mengkaji hasil hitungan yang saling tidak merugikan," ulasnya.    

Sebelumnya, Sekdakab Siak H Tengku Said Hamzah menyebutkan, Pemkab Siak terus berupaya menagih sisa utang pajak PT IKPP sebesar Rp28 miliar tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat terkait jumlah tunggakan, namun hal itu akan segera diselesaikan dengan musyawarah.

"Rencananya, dalam waktu dekat ini tim dari Pemkab Siak dan PT IKPP duduk bersama membahas persoalan tunggakan pajak ini. Intinya, kita tetap berupaya menagih utang pajak senilai Rp28 miliar itu," kata Hamzah pekan lalu.

Apabila pada pertemuan nanti pihak PT IKPP tetap tidak mau mengakui jumlah utang yang merupakan hasil audit BPK RI tersebut, Hamzah belum bisa menjelaskan, langkah apa yang akan ditempuh Pemkab Siak.

"Mudah-mudahan pada pertemuan nanti sudah ada titik terangnya, sehingga persoalan ini cepat selesai. Kita juga siap kalau nantinya pihak PT IKPP mau menyicil untuk melunasi utang itu," sebutnya.

Sementara itu, Bupati Siak H Syamsuar berkali-kali menegaskan, utang pajak PT IKPP sebesar Rp28 miliar itu merupakan hasil audit BPK RI yang harus dihormati. Pemkab Siak akan terus menagih utang tersebut, karena dana sebesar itu akan digunakan untuk pembangunan.

"Kita tagih terus, itu dananya sangat besar, kita bisa bangun sekolah, infrastruktur jalan dan lainnya. Kalau memang mereka (PT IKPP) tak mau bayar, kita siap menempuh jalur hukum," tegas Syamsuar.***/ars.


BERITA TERKAIT:
Polisi Ringkus Dua Pengedar 57 Butir Pil Ekstasi
Pemkab Rokan Hulu Gelar Simulasi Siaga Bencana Alam
Kabupaten Siak Jadi Tamu Khusus Peringatan Hari OTDA ke XXI Nasional
Desa Pangkalan Serik Tanam Padi Serentak Sistem Jajar Legowo
Wakil Bupati Siak Pimpin Upacara Peringatan Tiga Hari Besar Nasional
Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.